Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Penerbitan
2019. 9. 2.· Untuk memperoleh izin tambang dari pemerintah, setiap pemohon wajib melengkapi berberapa persyaratan penerbitan izin tambang rakyat yang telah ditetapkan dalam undang-undang Minerba. Aturan terkait syarat mendapatkan IPR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 mengenai pelaksanaan aktifitas usaha pertambangan di bindang mineral dan batubara.Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP),Latar Belakang. IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“ PP 23/2010 ”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari,Tata Cara Evaluasi Penerbitan Iup Mineral dan Batubara,Pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tata cara evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) mineral dan batubara, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 43/2015”).Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan,2011. 4. 12.· Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badanProsedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP),2015. 5. 17.· IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, danUNIVERSITAS INDONESIA,Judul : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN PELAKSANAAN
dalam proses prosedur penerbitan izin usaha pertambangan membuat bingung para pemilik usaha tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai kepastian prosedur penerbitan izin usaha pertambangan Karst menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.[3] Tata Cara Pengajuan Izin IUP Operasi Produksi (Izin,2015. 11. 3.· Ketika dokumen sudah disetujui oleh Dinas ESDM dan dikembalikan kepada penambang, maka penambang bisa segera mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi produksi) kepada Pelayanan PerizinanSumber Kewenangan Penerbitan Izin Tambang,Kepastian Hukum Penerbitan Perizinan •Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 809/30.01/DJB/2020 tanggal9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba. •Gubernur sesuai dengan kewenanganyatetap dapat memproses penerbitan perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara selain perizinan baru dengan jangkaPolemik Perpanjangan Izin Tambang Batubara | APBI-ICMA,2020. 4. 6.· Polemik Perpanjangan Izin Tambang Batubara. Sumber : https://insight.kontan.co.id/news/polemik-perpanjangan-izin-tambang-batubara?page=all. Awal Maret lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan,Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha,2019. 8. 29.· Setiap izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki jangka waktu untuk masing-masing perizinan yang disesuaikan dengan jenis pertambangan pada masing-masing wilayah. Peraturan mengenai jangka waktu izin pertambangan diatur dalam Undang-undang Pasal 42 Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara.Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP),2015. 5. 17.· IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan
PROSEDUR PELAKSANAAN PROYEK PERTAMBANGAN
2018. 10. 10.· Dalam rangka menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan), maka pada tahun 2015 silam Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan regulasi baru terkait tata cara evaluasi IUP mineral dan batubara…TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN,dalam proses prosedur penerbitan izin usaha pertambangan membuat bingung para pemilik usaha tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai kepastian prosedur penerbitan izin usaha pertambangan Karst menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.Sumber Kewenangan Penerbitan Izin Tambang,Kepastian Hukum Penerbitan Perizinan •Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 809/30.01/DJB/2020 tanggal9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba. •Gubernur sesuai dengan kewenanganyatetap dapat memproses penerbitan perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara selain perizinan baru dengan jangkaUNIVERSITAS INDONESIA,UNIVERSITAS INDONESIA Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara TESIS FONI VEBRILIONI, S.H. 1006736753 FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA JAKARTA JANUARI 2012 Penertiban izin..., Foni Vebrilioni, FH UI, 2012.Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara,2019. 9. 20.· Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi , tercantum dalam Lampiran II; c. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IzinTransformasi Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan,2021. 4. 12.· 508. Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan
Polemik Perpanjangan Izin Tambang Batubara | APBI
2020. 4. 6.· Awal Maret lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah,2017. 11. 11.· Bukan itu saja, katanya, IUP terbit, setelah UU Pertambangan Mineral dan Batubara harus melewati prosedur lelang. Sedang izin bupati ini, penunjukan langsung hingga cacat prosedural. Geominex Sapek, katanya, sebagai pemegang izinProsedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha,2019. 8. 29.· Setiap izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki jangka waktu untuk masing-masing perizinan yang disesuaikan dengan jenis pertambangan pada masing-masing wilayah. Peraturan mengenai jangka waktu izin pertambangan diatur dalam Undang-undang Pasal 42 Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara.IZIN USAHA PERTAMBANGAN (lUP) OPERASI PRODUKSI (USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA),2021. 6. 10.· dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu provinsi bengkulu jl. batang hari nomor 108 kel. tanah patah kec. ratu agung kota bengkulu standar operasional prosedur izin usaha pertambangan (lup) operasi produksi (usaha pertambangan batubara) nomor dokumen /88.>f/i9g/ppm()ftp/jb(j) tanggal penetapan : oefg^r a>l*) tanggat revisiPenerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Non,2020. 3. 22.· Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Non Inti. Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Meliputi : 1. Jasa boga/catering 2. Jasa Pengamanan 3. Layanan Kesehatan 4. Konstruksi Sipil 5. Konstruksi Elektrik 6. Konstruksi Mekanikal 7. Konstruksi Telekomunikasi 8. Konstruksi Arsitektural 9. Pemasok Suku Cadang 10. Penyedia Tenaga kerja 11.UNIVERSITAS INDONESIA,UNIVERSITAS INDONESIA Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara TESIS FONI VEBRILIONI, S.H. 1006736753 FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA JAKARTA JANUARI 2012 Penertiban izin..., Foni Vebrilioni, FH UI, 2012.
Transformasi Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan
2021. 4. 12.· 508. Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambanganPolemik Perpanjangan Izin Tambang Batubara | APBI,2020. 4. 6.· APBI-ICMA adalah organisasi pertambangan batubara di Indonesia, organisasi non pemerintah, nonprofit dan non politik yang mencakup aspek hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan hilir (pemasaran distribusi, pemanfaatan dan penambangan) dari industri batubara di Indonesia.[1] Tata Cara Pengajuan Izin WIUP (Wilayah Izin Usaha,2015. 11. 1.· 1. Surat permohonan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon,Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah,2019. 9. 20.· mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 21.Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah,2017. 11. 11.· Bukan itu saja, katanya, IUP terbit, setelah UU Pertambangan Mineral dan Batubara harus melewati prosedur lelang. Sedang izin bupati ini, penunjukan langsung hingga cacat prosedural. Geominex Sapek, katanya, sebagai pemegang izinIndonesia.go.id - Prosedur Mengurus Amdal,2019. 6. 9.· Prosedur Perolehan Izin Amdal. 1. Proses Penapisan. Penapisan (seleksi) wajib Amdal adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 tetang Jenis Rencana,
